Advertorial
beritasebelas.net, Palembang – Persoalan klasik antrean panjang kendaraan pemburu Solar di sepanjang Jalan Pangeran Ayin hingga Jalan Noerdin Panji Palembang mencuat dalam agenda Reses Masa Sidang VI Tahun 2026 Anggota DPRD Sumsel Dapil I di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Kelangkaan BBM yang memicu kemacetan parah ini dinilai sudah sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Aspirasi kritis tersebut diterima langsung oleh jajaran anggota dewan Dapil I Kota Palembang yang hadir lengkap, yakni Dapil I yang dikoordinatori H. Chairul S. Matdiah, SH, MH.Kes (Demokrat) beserta anggotanya: Aryuda Perdana Kusuma, SSos (Golkar), Firmansyah Hakim, SH (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, SAg (PKS), dan Abdullah Taufik, SE, MM (Gerindra).
Dalam dialog interaktif tersebut, perwakilan mahasiswa menyoroti keberadaan truk-truk besar dan fuso yang memakan hingga satu lajur jalan utama saat mengantre Solar di SPBU kawasan Noerdin Panji. Pada jam sibuk, penyempitan jalan (bottleneck) ini memicu kemacetan kronis. Lebih parah lagi, saat malam hari kawasan tersebut minim penerangan sehingga sangat rawan memicu kecelakaan fatal bagi pengendara roda dua.
Menanggapi jeritan pengguna jalan tersebut, Koordinator Dapil I, H. Chairul S. Matdiah, SH, MH.Kes, menegaskan bahwa pihaknya akan segera bergerak cepat mengambil tindakan taktis. “Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, hingga Pertamina agar antrean panjang di Jalan Noerdin Panji ini bisa ditertibkan secepatnya dan tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya,” ujar Chairul tegas.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini mendorong instansi terkait untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, agar masyarakat kecil dan sektor transportasi logistik diberi kemudahan dalam mendapatkan Solar tanpa harus mengantre berjam-jam. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumsel segera melakukan langkah politis ke tingkat pusat.
“Pemerintah daerah juga harus aktif melobi pemerintah pusat maupun BPH Migas agar kuota Solar bersubsidi untuk wilayah Sumatera Selatan bisa ditambah, karena kebutuhan di lapangan saat ini memang sangat tinggi,” tambahnya.
Di sisi lain, Aryuda Perdana Kusuma meminta civitas akademika memberikan data pendukung mengenai titik-titik kemacetan akibat antrean ini agar bisa langsung disampaikan ke Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti secara lintas sektoral.
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Abdullah Taufik, SE, MM, mengimbau masyarakat untuk sedikit bersabar mengenai eksekusi kebijakan jangka panjang. Ia membeberkan bahwa postur anggaran pembangunan di Sumsel tengah terdampak akibat pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang mencapai Rp1,9 Triliun.
Meski anggaran daerah sedang diperketat, jajaran anggota dewan Dapil I menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam mencariikan solusi ddari permasalahan ini.