Advertorial
Warga Minta Pengaspalan Jalan dan Jembatan Penghubung
beritasebelas.net, Martapura OKUT – Anggota DPRD Sumsel Dapil IV OKU Timur melaksanakan rangkaian Reses Masa Sidang V yang berlangsung pada 10-17 Februari 2026 tidak hanya menyerap keluhan dan aspirasi masyarakat. Tetapi para wakil rakyat ini juga membawa misi besar yakni mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan DPR RI dan kementerian demi realisasi pembangunan dan aspirasi masyarakat.
Rombongan anggota DPRD Sumsel Dapil IV yang dipimpin oleh Dra. Hj. Nilawati selaku koordinator, bersama anggota dewan lainnya yakni Lindawati Syaropi, SH, MH, Ir. H. Syahruddin, dan Angga Saputra, SH, MH, menyisir belasan titik mulai dari pelosok desa hingga lembaga pendidikan.
Dalam dialog di Kecamatan Buay Madang Timur, aspirasi masyarakat didominasi oleh kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi tulang punggung ekonomi. Di Desa Kumpul Rejo, kepala desa setempat mengusulkan pengaspalan jalan hotmix sepanjang 2.000 meter, pengadaan ambulans desa, renovasi kantor desa, hingga pemasangan CCTV untuk keamanan wilayah.
Tak jauh berbeda, warga Desa Kedung Rejo juga menaruh harapan besar pada pembangunan jembatan penghubung dan sistem drainase guna mencegah banjir. Menurut masyarakat, akses jalan yang layak dan jembatan penghubung adalah kunci agar distribusi hasil pertanian mereka tidak terhambat.
Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian. Saat mengunjungi SMKN 1 Buay Madang, aspirasi mengenai fasilitas olahraga dan halaman sekolah mencuat. Namun, yang paling krusial adalah kegelisahan para guru honorer yang meminta kepastian pengangkatan menjadi PNS maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Sementara itu, di SMK Nurul Huda, pihak sekolah memimpikan adanya Penataan Ruang dan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan, Bantuan Revitalisasi Fisik dan Penataan Interior Ruang Praktik Siswa (RPS) Berstandar Industri, dan Bantuan Pengadaan unit Komputer Laboratorium Multimedia.
Menanggapi tumpukan aspirasi tersebut, Koordinator Dapil IV, Dra. Hj. Nilawati, menegaskan bahwa permasalahan pendidikan dan infrastruktur seperti pelebaran serta pengerasan jalan harus segera ditindaklanjuti. Ia menilai, jika infrastruktur desa membaik, maka ekonomi masyarakat secara otomatis akan terangkat.
Namun, politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa kekuatan APBD Provinsi maupun Kabupaten memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (eksekutif) untuk lebih aktif melakukan lobi dan koordinasi ke tingkat nasional.
“Kami meminta pihak eksekutif untuk aktif menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Sumsel serta instansi kementerian. Aspirasi masyarakat desa ini harus direalisasikan melalui sinkronisasi anggaran pusat dan daerah pada tahun mendatang,” tegas Hj. Nilawati.
Lebih lanjut, ia juga menyerukan kepada pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan mendasar di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi napas hidup warga OKU Timur.
“Aspirasi ini bukan sekadar catatan, tapi mandat yang harus diperjuangkan dengan serius. Sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat adalah kunci agar pembangunan di OKU Timur tidak berjalan di tempat,” ujarnya.
Rangkaian reses ini diakhiri dengan komitmen rombongan Dapil IV untuk membawa seluruh usulan tersebut ke rapat paripurna DPRD Sumsel agar menjadi dokumen resmi kebijakan pembangunan di masa depan.