Advertorial
beritasebelas.net – Prabumulih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari daerah pemilihan Sumsel VI meliputi Kabupaten Muaraenim, Kota Prabumulih dan Kabupaten Pali melaksanakan reses masa sidang V tahun 2026 untuk menampung aspirasi masyarakat di sekolah, sejumlah desa dan kecamatan di daerah tersebut.
Reses masa sidang V tahun 2026 tersebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan VI meliputi Kabupaten Muaraenim, Kota Prabumulih dan Kabupaten Pali berlangsung dari tanggal 10-17 Februari 2026.
Kedatangan anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil VI meliputi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali dan Kota Prabumulih dikoordinatori, H Ahmad Palo SE bersama anggota DPRD Sumsel, Muhamad Candra SH, Muhammad Muaz Ar Rifqy, Ismail Hairul Pala, SE, Ganjar Iman SH MH dan Hj Lury Elza Alex Noerdin disambut antusias para siswa, guru dan masyarakat.
Para wakil rakyat itu mengunjungi sejumlah lembaga pendidikan yakni SMAN 2 Prabumulih, SMKN 2 Prabumulih Selatan dan SMAN 3 Kota Prabumulih. Selain itu ke sejumlah desa dan kecamatan yakni Kantor Camat Prabumulih Selatan, Desa Karangan, Desa Tanjung Menang, Desa Sinar Rambang, Kantor Camat Prabumulih Timur dan Kantor Camat Cambai Prabumulih.
Pada pertemuan SMAN 2 Prabumulih dalam sambutannya, Kepsek SMAN 2 Prabumulih, Yusrianto, SPd, MPd menyampaikan, di SMAN 2 ini ada gedung yang nyaris roboh. “Alhamdulillah sudah ditanggulangi sementara,” katanya. Selain minta bantu renovasi gedung, Yusrianto juga minta bantu pembangunan aula, perbaikan jalan di lingkungan sekolah, pos sekuriti, dan pemasangan conblok untuk lapangan.
Sementara Indra Gunawan, tokoh masyarakat yang juga wali siswa, berharap Dapil VI bisa segera membantu membangun gedung yang terancam roboh. Di mana gedung itu dipakai untuk perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan ruang UKS.
Menanggapi aspirasi dari SMAN 2 Prabumulih, Ahmad Palo menegaskan, semua apa yang diusulkan memang sudah seharusnya dibangun. “Berdasarkan UU, kami wajib membangun itu. Mudah-mudahan hal ini dapat segera kami realisasikan,” kata Palo.
Masih soal prasarana sekolah, Wakil Kepsek menambahkan, lamanya proses belajar mengajar diharap juga dapat didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Seperti peralatan laboratorium dan ruang indoor untuk kegiatan ekstra kurikuler.
“Kami ada pokir, insya Alllah, setidaknya masuk dalam anggaran APBD perubahan tahun ini,” kata Palo.
Jadi, untuk aspirasi ruang indoor, laboratorium kami minta proposalnya agar Komisi V dapat merealisasikan, ujar Muhammad Candra.
Pada sesi dialog, siswa antusias bertanya tentang banyak hal. Seperti bagaimana menerapkan pemerataan pendidikan di Indonesia, bagaimana anggota DPRD dapat memastikan program yang telah dibuat tepat sasaran, apa yang harus siswa tingkatkan secara pribadi, dan bagaimana percepatan pembangunan dengan pendampingan. Semua pertanyaan ini ditanggapi oleh semua anggota Dapil VI.
Kegiatan reses dilanjutkan dengan menggelar pertemuan di halaman kantor Kecamatan Prabumulih Selatan. Rombongan diterima Camat Prabumulih Selatan Marthen Loes, S.Sos.
Pada sesi dialog, warga antusias menyampaikan aspirasi. Pihak Lembaga Adat Prabumulih minta rehab balai adat, gedung koperasi Merah Putih, ada juga yang minta perbaikan jalan dan pelebaran sungai serta tanggul ditambah pembuatan kolam retensi di tiap desa untuk penanggulangan banjir yang hampir merata saat hujan.
Selain itu banyak juga yang mengeluhkan lampu jalan, baik karena sering mati maupun yang memang belum tersedia. Ada juga yang minta pembangunan talud, pembangunan jalan penghubung desa, pengadaan pupuk untuk petani sawit, pengadaan air bersih, dan pengerasan jalan.
Susi Windasari, Lurah Majasari, mengusulkan bantuan untuk kesejahteraan petugas posyandu. Semua keluhan dan aspirasi ditanggapi oleh para anggota Dapil VI. Mengenai perbaikan jalan, Candra menjelaskan, jalan-jalan di Prabumulih tidak ada yang menjadi kewenangan provinsi kecuali yang berdekatan dengan kelekar. Namun menurutnya, aspirasi warga ini akan disampaikan ke Walikota Prabumulih untuk ditindaklanjuti.
Sementara mengenai gedung koperasi Merah Putih, Ahmad Palo mengatakan, koperasi ini merupakan program pusat yang dilakukan pemerintah daerah dengan dana bersumber dari pusat.
“Sudah beberapa daerah dibangunkan gedungnya. Siapkan proposal tujukan ke Komisi V, nanti akan kami bahas apakah pembangunan bisa kita dorong dari Komisi V,” ujar Palo.
Mengenai kolan retensi, Ganjar menjelaskan, lahan untuk membuat kolam retensi harus tanah hibah dengan surat lengkap baru bisa ditindaklanjuti. Sedangkan soal tiang listrik, itu kewenangan Kota Prabumulih namun ia minta dibuatkan proposal agar aspirasi ini bisa diperjuangkan. Untuk permintaan rehab balai adat, Mohd. Muaz minta dibuatkan proposal tertulis. “Akan kita dorong di Dinas Pariwista dan Kebudayaan Provinsi yang kebetulan ada di komisi saya, Komisi V,” katanya.
Sedangkan aspirasi pembuatan siring di Tanjung Raman, Muhammad Candra mengatakan akan minta Dinas Perkim Sumsel untuk memasukkan usulan ini.
“Untuk insentif kader posyandu, akan menjadi catatan dan akan kami perjuangkan,” kata Lury.
Sementara pada pertemuan reses di Desa Karangan mengeluhkan jalan rusak, banjir, gorong-gorong yang tidak berfungsi, drainase dan lainnya.
“Banyak lubang yang menganga, kami takut warga kami kecelakaan,” kata Camat Rambang Kapak Tengah (RKP), Kota Prabumulih, Satria Karsa, SE, MSi.
Selain soal akses jalan menuju tol yang rusak, Satria juga menyampaikan keluhan warga berupa gorong-gorong di Desa Jungai tak berfungsi. Akibatnya beberapa rumah di desa tersebut sering kebanjiran. “Masalah ini sudah kami usulkan ke Balai Besar, namun kami minta Dewan mendorongnya,” kata Satria.
Aspirasi lain yang disampaikan Satria yakni pembangunan tower BTS. Menurut dia ada tiga desa di Kecamatan RKP yang blankspot alias tak ada sinyal. Sementara Kades Karangan, Yayan Kurniawan, menambahkan, drainase dari rumah ke rumah sudah dibangun melalui dana desa. Drainase itu bemuara ke drainase di pinggir jalan yang sekarang banyak rusak.
Menanggapi aspirasi ini, anggota Dapil VI, Ahmad Palo menjelaskan adanya pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah. “Makanya mana yang menjadi prioritas itu yang kami dahulukan. Kalau tidak ada pengurangan, saya kira hampir semua aspirasi bisa terealisasi,” katanya.
Mengenai kerusakan jalan, Palo mengatakan, DPRD Sumsel melalui Komisi IV akan mendorong Balai Besar untuk segera menindaklanjuti masalah ini, termasuk gorong-gorong. “Untuk hal-hal lain, siapkan proposalnya. Untuk masalah sinyal itu memang sangat dibutuhkan, apalagi untuk anak sekolah, ” ujarnya.