Advertorial
beritasebelas.net Palembang – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar reses Masa Sidang VI Tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog dan menyerap aspirasi dari civitas akademika.
Rombongan Dapil I dipimpin H. Chairul S. Matdiah, SH, MH.Kes selaku koordinator bersama Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos, Firmansyah Hakim, SH, Ir. Romiana Hidayati, H. Muhamad Toha, S.Ag, dan Abdullah Taufik, SE, MM. Kedatangan mereka disambut Wakil Rektor II UMP, Prof. Dr. Sri Rahayu, beserta jajaran dosen dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Prof. Sri Rahayu mengapresiasi dipilihnya UMP sebagai lokasi reses. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia menjelaskan, UMP saat ini memiliki 423 dosen, 13 guru besar, serta dua kampus aktif, yakni Kampus A di Jalan A. Yani dan Kampus B yang menjadi pusat Fakultas Kedokteran. Selain itu, kampus juga tengah mengembangkan Fakultas Agama Islam.
Prof. Sri Rahayu juga mengungkapkan UMP memiliki lahan seluas 108 hektare di Bayung Lencir yang direncanakan menjadi Kampus C. Namun, sebagian lahan tersebut saat ini dikuasai masyarakat sehingga proses pembangunan belum dapat dilakukan.
“Kami berharap DPRD Sumsel dapat membantu penyelesaian sengketa lahan tersebut agar rencana pembangunan Kampus C dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Koordinator Dapil I, H. Chairul S. Matdiah, mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan pihak UMP. Ia mengaku terkesan karena kegiatan reses diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an.
“Ini merupakan pertama kalinya kami melaksanakan reses yang diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an. Sambutan seperti ini memberikan kesejukan hati bagi kami,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik menyatakan persoalan sengketa lahan UMP akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumsel melalui Rapat Paripurna agar dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
“Kami akan membawa persoalan ini ke forum DPRD agar menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.