Fanny
beritasebelas.net,Palembang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, pihak pelaksana pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah instansi terkait untuk membahas dampak pembangunan jalan tol terhadap aktivitas warga.
RDP digelar menyusul keluhan masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan akses akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Jalan yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas warga dilaporkan terputus, sehingga mengganggu aktivitas sosial, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat setempat.
Dalam forum yang berlangsung dinamis itu, warga meminta pemerintah dan pihak pelaksana proyek segera menghadirkan solusi konkret agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis nasional memang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung
“Kami mendukung pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung karena ini merupakan proyek strategis yang penting bagi kemajuan daerah. Namun masyarakat yang terdampak juga harus mendapatkan solusi yang adil. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan konektivitas justru memutus akses dan mengganggu kehidupan warga,” tegas Andie.
Menurutnya, DPRD hadir untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui dialog yang terbuka. Kepentingan pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Itu prinsip yang kami pegang,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu solusi yang mengemuka adalah pembangunan overpass atau jalan layang yang dapat menjadi akses penghubung bagi masyarakat Pulokerto yang terdampak pembangunan tol.
Usulan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Sumsel karena dinilai menjadi alternatif paling realistis untuk mengembalikan konektivitas warga tanpa mengganggu progres pembangunan jalan tol.
Andie menegaskan DPRD Sumsel bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengawal aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Harapan kami, kebutuhan akses masyarakat ini dapat menjadi perhatian dan segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang merata dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Negara hadir bukan hanya membangun jalan tol, tetapi juga memastikan masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Karena itu solusi akses bagi warga Pulokerto harus menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan ini,” tandasnya.