Advertorial
beritasebelas.net, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel, menerima rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada rapat paripurna XXXIII (33) masa persidangan tahun 2026, Senin 27 April 2026.
Rapat paripurna XXXIII (33) sendiri berlangsung di ruang utama gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terletak jalan Kapten A Rivai Simpang Lima Kampus Palembang, dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie dan didampingi oleh dua wakil ketua yakni Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam.
Mengagendakan penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, yang hasil rekomendasi diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru dengan di dampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Cik Ujang, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta di saksikan oleh para organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Forkompinda Sumatera Selatan, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada rapat paripurna XXXIII (33).
Gubernur Sumsel Herman Deru menerima langsung rekomendasi hasil LKPJ tahun 2025 dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, yang disaksikan seluruh anggota DPRD yang ikut rapat paripurna XXXIII (33).
Dikatakan Herman Deru hasil rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 akan segera ditindaklanjuti secepatnya, termasuk saran, kritik dan masukan yang disampaikan.
HD mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah di sampaikan, dengan langkah-langkah kongkret dan teratur, serta memastikan bahwa rekomendasi tersebut terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
Menurut HD, kedepan tantangan pembangunan semakin kompleks, baik yang bersifat local, nasional, maupun global. Dikatakannya diperlukan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua.
HD mengatakan, rekomendasi dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tentang LKPJ Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 sangat berharga, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun berjalan, dan tahun berikutnya.